PERMENDIKBUD TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2019

PERMENDIKBUD TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI PERMENDIKBUD NOMOR 19 TAHUN 2019

 

 

SALINAN

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

 

TENTANG

 

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang    :  a.    bahwa untuk penyaluran tunjangan profesi, tunjangan

 

khusus, dan tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah berjalan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan bermanfaat, diperlukan petunjuk teknis;

b.    bahwa  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum terkait dengan kriteria dan tahapan penyaluran tunjangan profesi tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sehingga perlu diganti;

 

 

 

 

c.     bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk      Teknis     Penyaluran     Tunjangan     Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

 

 

Mengingat      :  1.    Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

 

Indonesia Nomor 4586);

 

2.    Undang-Undang    Nomor    39    Tahun    2008    tentang Kementerian     Negara    (Lembaran    Negara    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan      Daerah   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang

 

Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   74   Tahun   2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran                    Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009

 

 

 

 

Nomor   85,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

 

Indonesia Nomor 5016);

 

6.    Peraturan  Presiden  Nomor  52  Tahun  2009  tentang

 

Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

 

7.    Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2015  tentang Kementerian              Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOmor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor  101   Tahun   2018   tentang   Perubahan   atas Peraturan   Presiden   Nomor   14   tahun   2015   tentang Kementerian    Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Lembaran Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor

192);

 

8.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13

 

Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam rangka Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);

9.    Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor

537) sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir dengan      Peraturan      Menteri      Keuangan      Nomor

121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor

1341);

 

10.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun             2018   tentang   Organisasi   dan   Tata   Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan   :  PERATURAN   MENTERI   PENDIDIKAN   DAN   KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

 

 

BAB I KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 

1.    Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,                     mengajar,     membimbing,     mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2.    Tunjangan  Profesi  adalah  tunjangan  yang  diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

3.    Tunjangan  Khusus  adalah  tunjangan  yang  diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

4.    Tambahan   Penghasilan   adalah   sejumlah  uang  yang diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum            bersertifikat  pendidik  yang  memenuhi  kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.

5.    Daerah  Khusus  adalah  daerah  yang  terpencil  atau

 

terbelakang,  daerah  dengan  kondisi  masyarakat  adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.

6.    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan                        urusan    pemerintahan    yang    menjadi kewenangan daerah otonom.

 

 

 

 

7.    Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

8.    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kemendes PDTT adalah              kementerian   yang   menyelenggarakan   urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

9.    Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat yang menangani urusan guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

10.  Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

 

pemerintahan di bidang Pendidikan.

 

 

 

Pasal 2

 

(1)   Petunjuk     teknis     penyaluran     Tunjangan     Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah merupakan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam memberikan Tunjangan Profesi,  Tunjangan  Khusus,  dan Tambahan Penghasilan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah.

(2)   Guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.    Guru;

 

b.    Guru  yang  diberi  tugas  sebagai  kepala  satuan pendidikan;

c.    Guru yang mendapat tugas tambahan; dan

 

d.    Guru   yang   diangkat   sebagai   pengawas   satuan pendidikan.

(3)   Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan Tunjangan Profesi sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur Tunjangan Profesi pengawas satuan pendidikan.

 

 

 

 

BAB II

 

PRINSIP PENYALURAN

 

 

 

Pasal 3

 

Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.    efisien;

 

b.    efektif;

 

c.    transparan;

 

d.    akuntabel; dan e.    manfaat.

 

 

BAB III

 

PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI

 

 

 

Pasal 4

 

(1)   Guru   pegawai   negeri   sipil   daerah   yang   menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.

(2)   Tunjangan Profesi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.

(3)   Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 5

 

(1)   Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh Pemerintah

 

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

 

(2)   Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi.

 

 

 

 

Pasal 6

 

Kriteria penerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

Pasal 7

 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun sebelumnya dengan persyaratan sebagai berikut:

a.    telah diterbitkanya surat keputusan penerima Tunjangan

 

Profesi reguler pada tahun sebelumnya; dan

 

b.    telah diterbitkanya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi             kurang  bayar  pada  tahun   berkenaan  untuk membayar kekurangan Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang didasarkan pada usulan kurang  bayar  melalui  aplikasi  Sistem  Informasi Manajemen Pembayaran Tunjangan.

 

 

BAB IV

 

PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS

 

 

 

Pasal 8

 

(1)   Tunjangan   Khusus   diberikan   kepada  Guru  pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan tugas di Daerah Khusus.

(2)   Guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kriteria penerima Tunjangan Khusus.

(3)   Daerah  Khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

 

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada data:

 

a.    desa   sangat   tertinggal   dari   Kemendes   PDTT;

 

dan/atau

 

b.    Kementerian.

 

 

 

 

(4)   Data dari Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(3) huruf b merupakan:

 

a.     desa yang  terkena bencana  alam,  bencana sosial, atau  daerah  yang  berada  dalam  keadaan  darurat lain berdasarkan data dari kementerian/lembaga yang berwenang; dan/atau

b.    desa  yang  tidak  ditetapkan  sebagai  desa  sangat tertinggal oleh Kemendes PDTT namun memiliki kondisi sebagai berikut:

1)    akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca;

2)    hanya  dapat  diakses  dengan  jalan  kaki  atau

 

perahu kecil; dan/atau

 

3)    memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar.

(5)   Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  huruf  b

 

diusulkan  oleh  kepala  daerah  kepada  Menteri  untuk dapat dipertimbangkan mendapat dana Tunjangan Khusus.

(6)   Usulan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi nama desa dan data Guru pegawai negeri sipil daerah yang bertugas di desa pada daerah tersebut.

(7)   Menteri menetapkan desa sebagaimana dimaksud pada ayat      (6)  sebagai  Daerah  Khusus  berdasarkan  hasil verifikasi     oleh     Kementerian     dan     pertimbangan ketersediaan  anggaran  bagi  seluruh  jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri.

(8)   Tunjangan Khusus bagi Guru pegawai negeri sipil daerah yang bertugas pada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibayarkan terhitung 1 (satu) bulan sejak surat keputusan ditetapkan oleh Menteri.

 

 

 

 

Pasal 9

 

(1)   Tunjangan Khusus diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.

(2)   Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat      (1)  sebesar  1  (satu)  kali  gaji  pokok  penerima Tunjangan Khusus pada golongan ruang jabatan fungsional yang sama per bulan.

(3)   Penyaluran Tunjangan Khusus dilakukan melalui alokasi dana Tunjangan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

Pasal 10

 

(1)   Penyaluran     Tunjangan     Khusus     dilakukan     oleh

 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

 

(2)   Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Khusus.

 

 

Pasal 11

 

Kriteria penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan tahapan penyaluran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

BAB V

 

PENYALURAN TAMBAHAN PENGHASILAN

 

 

 

Pasal 12

 

(1)   Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru pegawai negeri  sipil  daerah  yang  belum  bersertifikat  pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan.

(2)   Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang.

 

(3)   Tambahan  Penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

 

 

 

 

Pasal 13

 

(1)   Penyaluran   Tambahan   Penghasilan   dilakukan   oleh

 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

 

(2)   Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai               dengan     tahapan     penyaluran     Tambahan Penghasilan.

 

 

Pasal 14

 

Kriteria penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan tahapan penyaluran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

BAB VI ALOKASI

 

 

Pasal 15

 

(1)   Alokasi   Tunjangan   Profesi,   Tunjangan   Khusus,   dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan.

(2)   Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai               dengan    ketentuan    peraturan    perundang- undangan.

 

 

BAB VII

 

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

 

 

 

Pasal 16

 

Kementerian dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah.

 

 

 

 

Pasal 17

 

(1)   Ketentuan mengenai laporan penyaluran dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru          pegawai   negeri   sipil   daerah   sesuai   dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

(2)   Laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  laporan  realisasi  pembayaran  dana Tunjangan Profesi,  Tunjangan  Khusus,  dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah setiap 1 (satu) semester.

(3)   Laporan realisasi pembayaran dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kementerian dan Kementerian Keuangan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik    (softcopy)   menggunakan   aplikasi   Sistem Informasi Manajemen Pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

BAB VIII

 

PENGEMBALIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN/ATAU TAMBAHAN PENGHASILAN

 

 

Pasal 18

 

(1)   Pemerintah   Daerah   dilarang    menunda   penyaluran dan/atau menggunakan alokasi dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan untuk kepentingan di luar ketentuan Peraturan Menteri ini.

(2)   Pemerintah Daerah yang menunda penyaluran dan/atau menggunakan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat       (1)  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

(3)   Pemerintah  Daerah  yang  tidak  menggunakan  aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran dalam laporan realisasi                pembayaran   Tunjangan   Profesi,   Tunjangan Khusus,                dan   Tambahan   Penghasilan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) maka penyaluran dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan pada triwulan berikutnya dihentikan  berdasarkan    usulan     Menteri     kepada Kementerian Keuangan.

(4)   Pejabat  pengelola  keuangan  Pemerintah  Daerah  yang menyalurkan atau membayarkan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan Guru  pegawai  negeri  sipil  daerah  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

 

 

Pasal 19

 

(1)   Guru pegawai negeri sipil daerah yang terbukti menerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini wajib mengembalikan Tunjangan Profesi,        Tunjangan    Khusus,    dan/atau    Tambahan Penghasilan yang telah diterimanya.

(2)   Pengembalian  Tunjangan  Profesi,  Tunjangan  Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 20

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

 

a.     Peraturan   Menteri   Nomor   10   Tahun   2018   tentang Petunjuk                   Teknis     Penyaluran     Tunjangan     Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 487); dan

b.    Peraturan   Menteri   Nomor   33   Tahun   2018   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1688);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Pasal 21

 

Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan  dan  mempunyai  daya  berlaku  surut  sejak tanggal 2 Januari 2019.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

pada tanggal 12 Juni 2019

 

 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

ttd. MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2019

 

 

DIREKTUR JENDERAL

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

 

 

ttd.

 

 

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 652

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

 

 

ttd.

 

 

 

Dian Wahyuni

 

NIP 196210221988032001

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

 

PETUNJUK  TEKNIS  PENYALURAN  TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

 

 

 

 

KRITERIA PENERIMA DAN TAHAPAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI

 

 

A.        Tujuan

 

Penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan untuk:

 

1.        memberi  penghargaan  kepada  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah (PNSD) sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem           pendidikan    nasional    dan    mewujudkan    tujuan pendidikan  nasional,  yaitu  berkembangnya  potensi  peserta didik    agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada    Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;

2.        mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan

3.        membiayai  pelaksanaan  kegiatan  pengembangan  keprofesian

 

berkelanjutan  yang  mendukung  pelaksanaan  tugas  sebagai

 

Guru PNSD profesional.

 

 

 

B.       Kriteria Penerima Tunjangan Profesi

 

1.        Guru CPNSD dan PNSD penerima Tunjangan Profesi memenuhi syarat sebagai berikut:

a.        Berstatus  sebagai  Guru  PNSD  yang  mengajar  pada

 

satuan  pendidikan  yang  tercatat  pada  Data  Pokok

 

Pendidikan  (Dapodik)  di  bawah  binaan  Kementerian.

 

 

 

Adapun  Tunjangan  Profesi  Guru  pendidikan  agama dibayarkan oleh Kementerian Agama;

b.        Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru bimbingan konseling/Guru  teknologi  informasi  dan  komunikasi pada satuan pendidikan, sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;

c.        Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;

 

d.        Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;

e.         Memenuhi  beban  kerja  Guru  PNSD  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.         Memiliki  nilai  hasil  penilaian  kinerja  paling  rendah

 

dengan sebutan “Baik”;

 

g.        Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h.        Guru    yang    diangkat    sebagai    pengawas    satuan pendidikan yang belum menerima Tunjangan Profesi Pengawas     sesuai     dengan     ketentuan     peraturan perundang-undangan; dan

i.         Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan.

2.        Pengecualian Kriteria Penerima Tunjangan Profesi

 

a.        Ketentuan kriteria pemenuhan beban kerja Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak berlaku bagi Guru PNSD dengan ketentuan sebagai berikut.

1)        Guru     PNSD     yang     mengikuti     program Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  dengan  ketentuan   Diklat  di dalam/luar negeri dilaksanakan paling banyak

600  (enam  ratus)  jam  atau  selama  3  (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan menyediakan guru pengganti yang relevan;

 

 

 

2)        Guru     PNSD     yang     mengikuti     program pertukaran Guru PNSD dan/atau kemitraan, serta mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau

3)        Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

 

b.        Guru  Garis  Depan  (GGD)  yang  diangkat  pada  tahun

 

2017 atau Guru PNSD yang diangkat berdasarkan kepentingan nasional serta merta mendapatkan Tunjangan Profesi sampai dengan tahun 2019. Untuk tahun selanjutnya GGD berhak untuk mendapatkan Tunjangan  Profesi  apabila  memenuhi  kriteria persyaratan penerima Tunjangan Profesi.

 

 

C.       Besaran Tunjangan Profesi

 

Besaran Tunjangan Profesi bagi Guru yang berstatus:

 

1.        CPNSD, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokoknya.

2.        PNSD, dibayarkan setara dengan satu kali gaji pokok.

 

 

 

D.       Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi

 

1.        Pemutakhiran data pada Dapodik

 

a.        Guru  PNSD  didampingi  operator  sekolah  menginput dan/atau memperbarui data Guru PNSD dengan benar melalui aplikasi Dapodik, terutama data sekolah induk, beban  kerja,  golongan  ruang,  masa  kerja,  NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian (PNS/bukan PNS).

b.        Penginputan  dan/atau  pembaruan  data  sebagaimana

 

dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1)        mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I tahun berkenaan; dan

2)        mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester II tahun berkenaan.

 

 

 

c.         Kebenaran data yang telah diinput dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab Guru PNSD yang bersangkutan.

d.        Guru   PNSD   dan   dinas   pendidikan   sesuai   dengan kewenangannya dapat mengakses data Guru PNSD secara daring (online) pada info Guru dan Tenaga Kependidikan (info GTK) yang dapat diakses melalui laman (website) dan dan aplikasi telepon cerdas (smartphone).

e.        Guru  PNSD  memastikan  nominal  gaji  pokok  terakhir

 

dengan benar sesuai dengan data Badan Kepegawaian Negara.  Nominal  Tunjangan  Profesi  yang akan tertera pada SKTP adalah gaji pokok sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja yang tertera pada database Badan Kepegawaian Negara yang dapat dilihat pada info GTK. Apabila terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera di info GTK dengan data yang dimiliki oleh Guru, maka Guru yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang dan masa kerja di Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah.

f.         Apabila  data  yang  ditampilkan  pada  info  GTK  masih terdapat kesalahan, maka Guru PNSD dapat memperbaiki melalui Dapodik sebelum SKTP Guru PNSD yang bersangkutan terbit.

2.        Sinkronisasi data pada Dapodik

 

Informasi pada info GTK telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah disetujui oleh kepala sekolah pada saat sinkronisasi Dapodik.

3.        Verifikasi dan Validasi Data

 

a.        Guru PNSD menyerahkan bukti cetak/print out info GTK yang sudah tertulis “status validitas data Tunjangan Profesi VALID” pada bagian atas laman info GTK dan telah ditandatangani Guru PNSD yang bersangkutan kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

b.        Dalam hal dinas pendidikan sudah mengetahui bahwa

 

data Guru PNSD sudah ”VALID” sebagaimana dimaksud

 

 

 

pada   huruf   a,   dinas   pendidikan   dapat   langsung melakukan verifikasi dan validasi data.

c.         Dinas    pendidikan    sesuai    dengan    kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data pada bulan Maret untuk penerbitan SKTP Semester I dan bulan September untuk penerbitan SKTP Semester II.

d.        Dinas    pendidikan    sesuai    dengan    kewenangannya memastikan  nominal  gaji  pokok  terakhir  Guru  PNSD yang bersangkutan sudah benar sesuai dengan data Badan Kepegawaian Negara.

4.        Pengusulan   data   Guru   PNSD   yang   berhak   mendapatkan

 

Tunjangan Profesi

 

Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan data Guru PNSD yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi melalui Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun) apabila data Guru PNSD tersebut pada info GTK telah valid.

5.        Penerbitan   dan   Penyampaian   Surat   Keputusan   Penerima

 

Tunjangan Profesi (SKTP)

 

Sumber data yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) adalah Dapodik terkini.

a.        Kementerian  melalui  Direktorat  Jenderal  menerbitkan SKTP berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada angka 3.

b.        SKTP diterbitkan sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu

 

tahun dengan ketentuan sebagai berikut.

 

1)        SKTP tahap 1 (satu) terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni (6 bulan) tahun berkenaan; dan

2)        Sedangkan  SKTP  tahap  2  (dua)  terbit  dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku  untuk  pembayaran  Tunjangan  Profesi

 

 

 

semester II pada bulan Juli sampai dengan bulan

 

Desember (6 bulan) tahun berkenaan.

 

c.         SKTP yang diterbitkan oleh Kementerian dapat diunduh oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIM-Tun.

6.        Pembayaran Tunjangan Profesi

 

a.        Pemerintah   Daerah   sesuai   dengan   kewenangannya membayar                    Tunjangan   Profesi   Guru   PNSD   setelah memastikan Guru PNSD bersangkutan hadir dan telah melaksanakan tugasnya di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.        Setelah    terbit    SKTP,    Pemerintah    Daerah    wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Profesi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Profesi di rekening kas umum daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c.         Daftar   usulan   penerima   Tunjangan   Profesi   yang merupakan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat dengan menggunakan data dari Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

7.        Pelaporan penyaluran Tunjangan Profesi

 

Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.        Pemantauan Penyaluran Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

 

PNSD

 

Penyaluran Tunjangan Profesi dapat dipantau oleh para pemangku kepentingan pendidikan melalui aplikasi SIM-Bar yang dapat diakses melalui laman (website) dan aplikasi telepon cerdas (smartphone).

 

 

 

Proses Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana bagan

 

berikut:

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD

 

 

 

Keterangan:

 

a)      Guru PNSD melakukan pemutakhiran data pada dapodik melalui operator sekolah.

b)      Apabila data Guru PNSD pada Dapodik belum lengkap dan belum

 

benar,  maka  data  dapodik  Guru  PNSD  bersangkutan  perlu diperbaiki.

 

 

 

c)       Sinkronisasi  data  Guru  PNSD  pada  dapodik  dilakukan  apabila terdapat perubahan data dalam satu semester.

d)      Ditjen GTK melakukan validasi data kelulusan sertifikasi dan data lainnya yang diperlukan sebagai kriteria penerima Tunjangan Profesi melalui SIM-Tun.

e)       Aplikasi  SIM-Tun  menggunakan  data  pada  dapodik  yang  telah divalidasi untuk memastikan Guru PNSD bersangkutan telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.

f)       Guru PNSD dapat mengetahui hasil validasi kelulusan sertifikasi dan kesesuaian data lainnya melalui Info GTK.

g)      Apabila berdasarkan hasil validasi, masih terdapat data yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka data Guru PNSD bersangkutan pada dapodik perlu diperbaiki.

h)      Dinas  Pendidikan  sesuai  dengan  kewenangannya  melakukan

 

verifikasi  data  untuk  memastikan  data  pada  dapodik  sesuai dengan data faktual di sekolah.

i)       Apabila    berdasarkan    hasil    verifikasi    data    Guru    PNSD bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf h sudah sesuai, maka Dinas    Pendidikan    sesuai    dengan    kewenangannya mengusulkan Guru PNSD bersangkutan untuk diterbitkan SKTP ke Direktorat Jenderal melalui aplikasi SIM-Tun.

j)       SKTP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

 

k)      Guru PNSD dapat mengetahui informasi mengenai SKTP melalui

 

Info GTK.

 

l)       Dinas    pendidikan    sesuai    dengan    kewenangannya    dapat mengunduh SKTP melalui aplikasi SIM-Tun.

m)     Dinas  pendidikan  sesuai  dengan  kewenangannya  memastikan kehadiran Guru.

n)      Dinas  Pendidikan  sesuai  dengan  kewenangannya  menyalurkan Tunjangan Profesi kepada Guru PNSD yang telah diterbitkan SKTP ke nomor rekening Guru PNSD bersangkutan.

o)      Dinas  Pendidikan  sesuai  dengan  kewenangannya  melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

E.       Kekurangan bayar akibat Kenaikan Gaji Berkala

 

1.        Apabila  ada kenaikan gaji  berkala pada Guru  PNSD setelah terbitnya Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) pada semester I, dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran kenaikan gaji berkala dimaksud pada tahun berkenaan setelah Guru PNSD yang bersangkutan  melakukan  perbaikan  dalam  aplikasi  Dapodik, dan pembayaran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) gaji berkala, sehingga nilai hak bayar pada SIM-Bar sesuai dengan kenaikan gaji berkala (proses reload).

2.        Apabila  ada kenaikan gaji  berkala pada Guru PNSD  setelah terbitnya Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) pada semester II, dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran kenaikan gaji berkala dimaksud pada tahun berkenaan, setelah Guru PNSD yang bersangkutan melakukan perbaikan dalam aplikasi Dapodik, dan pembayaran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) gaji berkala, sehingga nilai hak bayar pada SIM-Bar sesuai dengan kenaikan gaji berkala (proses reload).

Dengan demikian nominal jumlah uang pada SKTP dibaca sebagaimana nominal yang tertera pada SK Kepegawaian terakhir setelah Dapodik diperbaiki oleh Guru PNSD pada satuan pendidikan, sehingga nilai hak bayar di aplikasi SIM-Bar sesuai dengan jumlah nominal terakhir yang ada pada Dapodik.

 

 

F.        Pembayaran Tunjangan Profesi Lebih Bayar

 

1.        Apabila    Guru    PNSD    menerima    kelebihan    pembayaran Tunjangan Profesi pada semester I tahun berkenaan, maka nominal Tunjangan Profesi yang diterima oleh Guru PNSD yang bersangkutan dapat disesuaikan pada semester II dalam tahun berkenaan atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.        Apabila    Guru    PNSD    menerima    kelebihan    pembayaran Tunjangan Profesi pada semester II tahun berkenaan, maka Guru PNSD yang bersangkutan harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

G.       Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi

 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menghentikan pembayaran Tunjangan Profesi  kepada Guru PNSD yang sudah terbit SKTPnya apabila Guru PNSD penerima Tunjangan Profesi:

1.        meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;

2.        mencapai     batas     usia     pensiun,     maka     penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1)        bagi Guru PNSD yang memiliki jabatan fungsional guru, maka batas usia pensiunnya adalah 60 tahun;

2)        batas  usia  pensiun  bagi  Guru  PNSD  yang  memiliki

 

jabatan fungsional pengawas sekolah, sesuai dengan ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3.        mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;

4.        dinyatakan   bersalah   oleh   pengadilan   dan   telah   memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;

5.        mendapat  tugas  belajar,  maka  penghentian  pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau

6.        tidak bertugas lagi sebagai Guru PNSD, Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, Guru yang mendapat tugas tambahan atau Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

Kepala  sekolah  wajib  melaporkan  kepada  dinas  pendidikan  sesuai

 

dengan kewenangannya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada   angka   1   sampai   dengan   angka   6   sebelum   jatuh   tempo pembayaran Tunjangan Profesi.

 

 

 

H.       Cuti Guru PNSD

 

Guru PNSD yang sedang cuti berhak untuk mendapatkan Tunjangan

 

Profesi dengan ketentuan sebagai berikut:

 

1.        Cuti Tahunan

 

PNS yang menduduki jabatan Guru PNSD yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan yaitu maksimal 12 (dua belas) hari kerja pada libur akademik dalam 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

2.        Cuti Haji

 

Guru PNSD yang melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan  cuti  haji  apabila  yang  bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

3.        Cuti sakit

 

Guru PNSD yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Guru PNSD yang menyalahgunakan cuti sakit dan/atau pejabat pembina kepegawaian yang menyalahgunakan pemberian cuti sakit akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.        Cuti Ibadah Keagamaan

 

Guru PNSD dapat melaksanakan ibadah keagamaan (misal umrah) pada saat cuti tahunan. Apabila tidak memungkinkan melaksanakan ibadah keagamaan pada saat cuti tahunan, Guru PNSD dapat mengajukan cuti ibadah keagamaan paling banyak

12 (dua belas) hari dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan melaksanakan ibadah keagamaan untuk pertama kalinya dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada   pejabat   pembina   kepegawaian.      Pejabat   pembina

 

 

 

kepegawaian wajib memperhatikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dalam memberikan cuti ibadah keagamaan.

5.        Cuti Melahirkan

 

a.        Guru   PNSD   dapat   mengajukan   permintaan   secara tertulis dan mendapat persetujuan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNSD, dari pejabat pembina kepegawaian.

b.        Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah 3 (tiga) bulan.

6.        Cuti Alasan Penting

 

Guru  PNSD  dapat  menggunakan  cuti  alasan  penting  paling lama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

7.        Cuti Studi

 

Guru PNSD yang telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dapat  menggunakan  cuti  studi.  Cuti  studi  dapat  diberikan secara periodik setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik. Cuti studi dipergunakan untuk melakukan praktik kerja/magang di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan tugasnya paling banyak 6 (enam) bulan yang dihitung secara akumulatif dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.        penyelenggaraan praktik kerja/magang dilakukan oleh

 

DUDI yang telah memiliki kerjasama antara DUDI/kementerian lain/lembaga negara dengan Kementerian/Pemerintah Daerah;

b.        Guru PNSD mendapatkan izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan

c.         pejabat   pembina   kepegawaian   menyediakan   guru pengganti yang relevan.

 

 

 

I.         Mutasi Guru

 

1.        Apabila    terjadi    perubahan    tempat    tugas    atau    status kepegawaian Guru PNSD antarsatuan pendidikan dan/atau antarjenis pendidikan ke lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang berbeda, Guru PNSD yang bersangkutan melaporkan kepada pengelola Tunjangan Profesi dinas  pendidikan  asal  dan  wajib  memperbaiki  Dapodik  di tempat tugas yang baru. Dinas Pendidikan asal menyesuaikan perubahan data pada aplikasi SIM-Tun sesuai dengan wilayah tugas yang baru. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dengan tempat tugasnya yang baru.

2.        Apabila terjadi perubahan tempat tugas setelah terbitnya SKTP, maka Guru PNSD wajib menyerahkan hasil cetak (print out) info GTK yang telah diubah satminkal terbarunya kepada dinas pendidikan terdahulu agar pembayaran Tunjangan Profesi tetap dibayarkan oleh dinas pendidikan ditempat SKTP diterbitkan.

3.        Apabila terjadi mutasi Guru PNSD dari satuan pendidikan di lingkungan kementerian lain ke satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian, maka operator sekolah menginput data Guru PNSD yang bersangkutan ke dalam aplikasi Dapodik dan operator dinas pendidikan menambahkan data kelulusan sertifikasi Guru PNSD tersebut ke dalam aplikasi SIM-Tun. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dengan tempat tugasnya yang baru.

 

 

J.        Ketentuan Lain-lain

 

Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK)

 

a.      Kementerian   menyediakan   aplikasi   Hadir  GTK   yang   dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data kehadiran Guru.

b.      Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang sebagai bagian dari penilaian kinerja Guru.

 

 

 

c.       Pencatatan kehadiran Guru PNSD dapat dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.

d.      Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.

e.       Dinas    pendidikan    sesuai    dengan    kewenangannya    dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.

 

 

K.       Ketentuan Perpajakan

 

Penerima Tunjangan Profesi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

ttd. MUHADJIR EFFENDY

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

 

 

ttd.

 

 

 

Dian Wahyuni

 

NIP 196210221988032001

SALINAN LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 

NOMOR 19 TAHUN 2019

 

TENTANG

 

PETUNJUK  TEKNIS  PENYALURAN  TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

 

 

 

KRITERIA PENERIMA DAN TAHAPAN PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS

 

 

A.        Tujuan

 

Tujuan Penyaluran Tunjangan Khusus yaitu:

 

1.        memberi penghargaan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Daerah Khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.

2.        mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru  PNSD,  memajukan  profesi  Guru  PNSD,  meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu di Daerah Khusus.

 

 

B.       Kriteria Penerima Tunjangan

 

Kriteria penerima Tunjangan Khusus sebagai berikut:

 

1.        Guru PNSD yang bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus yang daerahnya ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria: a.        Jumlah   penerima   Tunjangan   Khusus   pada   satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan Guru ideal pada

satuan pendidikan tersebut.

 

b.        Daerah   Khusus   merupakan   desa   sangat   tertinggal berdasarkan pada data dari Kemendes PDTT dan data dari Kementerian.

c.         Guru  PNSD  yang  menerima  Tunjangan  Khusus  juga dapat ditentukan berdasarkan:

1)        kepentingan nasional;

 

2)        program prioritas Pemerintah Pusat; dan/atau

 

 

 

 

3)        ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.        Guru PNSD yang berdasarkan kepentingan nasional dan

 

merupakan Guru Garis Depan (GGD), dapat menerima Tunjangan Khusus pada tahun berjalan terhitung sejak bertugas  di  lokasi  penempatan  pada  tahun berkenaan dan sampai dengan akhir tahun pada tahun berikutnya, dan/atau sesuai dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).   Selanjutnya, GGD tersebut tetap menerima Tunjangan Khusus pada tahun ketiga   dan   seterusnya   apabila   yang   bersangkutan bertugas pada Daerah Khusus.

2.        Memiliki   Nomor   Unik   Pendidik   dan   Tenaga   Kependidikan

 

(NUPTK); dan

 

3.        Memiliki SK penugasan mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

 

 

C.       Tahapan Penyaluran Tunjangan Khusus

 

Tahapan Penyaluran Tunjangan Khusus seperti dalam gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.        Penarikan Data

 

a.        Data yang digunakan merupakan Data Pokok Pendidikan

 

(Dapodik) yang bersumber dari sekolah.

 

b.        Dapodik   dijamin   kebenarannya   oleh   kepala   satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak.

c.         Direktorat   Jenderal   melakukan   penarikan   data   dari Dapodik pada bulan Maret untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester I dan bulan September untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester II pada tahun berkenaan.

2.        Verifikasi kelayakan calon penerima Tunjangan Khusus

 

Direktorat Jenderal melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Tunjangan Khusus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan khusus.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        Pengusulan Calon Penerima

 

Pengusulan calon penerima Tunjangan Khusus dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.        Dinas    pendidikan    sesuai    dengan    kewenangannya mengusulkan calon penerima Tunjangan Khusus secara daring (online) melalui Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan (SIM-Antun) berdasarkan hasil verifikasi, mulai bulan  Maret   untuk   pembayaran   Tunjangan   Khusus semester I  dan  bulan  September  untuk  pembayaran Tunjangan Khusus semester II setiap tahun berkenaan.

b.        Dinas  pendidikan  yang  menolak  pemberian  Tunjangan Khusus wajib menyampaikan penolakannya dengan surat tertulis     yang              ditandatangani              oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri u.p Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan paling lambat diterima 30 April pada tahun berkenaan.

4.        Pergantian Penerima Tunjangan Khusus

 

a.        Guru  PNSD  yang  telah  pernah  menerima  Tunjangan Khusus dapat diganti dengan Guru PNSD lain yang belum atau tidak pernah menerima Tunjangan Khusus, apabila Guru PNSD yang pernah menerima Tunjangan Khusus tersebut      tidak   lagi   memenuhi   persyaratan   sebagai penerima       Tunjangan  Khusus  dan  Guru  PNSD  calon pengganti memenuhi syarat sebagai penerima Tunjangan Khusus.

b.        Penggantian   penerima   Tunjangan   Khusus   dilakukan

 

melalui  mekanisme  mengusulkan  Guru  PNSD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan Guru PNSD pengganti yang bersangkutan menerima pemberian Tunjangan Khusus  terhitung semester  berikutnya pada tahun berkenaan.

 

 

 

 

5.        Penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK)

 

a.        SKTK  diterbitkan  sebanyak  2  (dua)  tahap  dalam  satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut.

1)        SKTK  tahap  1  (satu)  terbit  dimulai  pada  bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni (6 bulan) tahun berkenaan; dan

2)        Sedangkan SKTK tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester II pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember (6 bulan) tahun berkenaan.

b.        SKTK  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal  dapat diunduh                  oleh    dinas    pendidikan    sesuai    dengan kewenangannya melalui aplikasi SIM-Antun.

6.        Pembayaran Tunjangan Khusus

 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Khusus langsung ke rekening penerima Tunjangan Khusus setelah melakukan verifikasi dan validasi.

Setelah terbit SKTK, Pemerintah Daerah wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Khusus, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Khusus di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.        Pelaporan penyaluran Tunjangan Khusus

 

Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

Proses Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana

 

bagan berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru PNSD

 

 

 

 

D.       Penghentian Pembayaran Tunjangan Khusus

 

Pembayaran   Tunjangan   Khusus   dihentikan   apabila   Guru   PNSD

 

penerima Tunjangan Khusus:

 

1.        meninggal dunia, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;

2.        mencapai batas usia 60 tahun, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;

3.        mengundurkan diri sebagai Guru PNSD atas permintaan sendiri, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan;

4.        dinyatakan   bersalah   oleh   pengadilan   dan   telah   memiliki

 

kekuatan hukum tetap, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan;

5.        mendapat tugas belajar, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan; dan/atau

6.        tidak bertugas lagi sebagai Guru PNSD, Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, atau Guru yang mendapat tugas            tambahan   di   Daerah   Khusus,   maka   penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

Kepala  sekolah  wajib  melaporkan  kepada  dinas  pendidikan  sesuai

 

dengan kewenangannya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 sebelum jatuh tempo pembayaran Tunjangan Khusus.

 

 

E.       Cuti Guru PNSD

 

Guru PNSD yang sedang cuti berhak untuk mendapatkan Tunjangan

 

Khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

 

1.        Cuti Tahunan

 

PNS yang menduduki jabatan Guru PNSD yang mendapat liburan menurut  peraturan  perundang-undangan,  disamakan  dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan yaitu maksimal

12 (dua belas) hari kerja pada libur akademik dalam 1 (satu)

 

tahun berdasarkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

 

 

 

 

2.        Cuti Haji

 

Guru PNSD yang melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan cuti haji apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

3.        Cuti sakit

 

Guru PNSD yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan  secara  tertulis  dan  mendapat  persetujuan  dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Guru PNSD yang menyalahgunakan cuti sakit dan/atau pejabat pembina kepegawaian yang menyalahgunakan pemberian cuti sakit akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.        Cuti Ibadah Keagamaan

 

Guru PNSD dapat melaksanakan ibadah keagamaan (misal umrah) pada saat cuti tahunan. Apabila tidak memungkinkan melaksanakan ibadah keagamaan pada saat cuti tahunan, Guru PNSD dapat mengajukan cuti ibadah keagamaan paling banyak

12 (dua belas) hari dengan ketentuan bahwa Guru PNS yang bersangkutan melaksanakan ibadah keagamaan untuk pertama kalinya dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian.   Pejabat pembina kepegawaian wajib memperhatikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dalam memberikan cuti ibadah keagamaan.

5.        Cuti Melahirkan

 

a.        Guru PNSD dapat mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNSD, dari pejabat pembina kepegawaian.

b.        Lamanya  cuti  melahirkan  sebagaimana  dimaksud pada angka 1) adalah 3 (tiga) bulan.

 

 

 

 

6.        Cuti Alasan Penting

 

Guru PNSD dapat menggunakan cuti alasan penting paling lama

 

14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan  secara  tertulis  dan  mendapat  persetujuan  dari pejabat pembina kepegawaian.

7.        Cuti Studi

 

Guru PNSD yang telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV dan telah memiliki   sertifikat pendidik dapat menggunakan cuti studi. Cuti studi dapat diberikan secara periodik setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik. Cuti studi dipergunakan untuk melakukan praktik kerja/magang di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan tugasnya paling banyak 6 (enam) bulan yang dihitung  secara  akumulatif  dalam  jangka  waktu  6  (enam) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.        penyelenggaraan  praktik  kerja/magang  dilakukan  oleh

 

DUDI yang telah memiliki kerjasama antara DUDI/kementerian lain/lembaga negara dengan Kementerian/Pemerintah Daerah;

b.        Guru PNSD mendapatkan izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan

c.         pejabat    pembina    kepegawaian    menyediakan    guru pengganti yang relevan.

 

 

F.        Ketentuan Lain-lain

 

Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK)

 

a.        Kementerian   menyediakan   aplikasi   Hadir   GTK   yang   dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data kehadiran Guru.

b.        Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang sebagai bagian dari penilaian kinerja Guru.

c.         Pencatatan kehadiran Guru PNSD dapat dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.

 

 

 

 

d.    Tata  cara  penggunaan  aplikasi  Hadir  GTK  diatur  dalam  pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.

e.    Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh

 

hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.

 

 

 

G.   Perpajakan

 

Tunjangan Khusus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

ttd. MUHADJIR EFFENDY

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

 

 

ttd.

 

 

 

Dian Wahyuni

 

NIP 196210221988032001

SALINAN LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

 

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

 

 

 

 

KRITERIA PENERIMA DAN TAHAPAN PENYALURAN TAMBAHAN PENGHASILAN

 

 

A.    Tujuan Penyaluran Tambahan Penghasilan

 

Tujuan Penyaluran Tambahan Penghasilan yaitu meningkatkan gairah kerja dan kesejahteraan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) khususnya yang belum memiliki sertifikat pendidik.

 

 

B.    Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan

 

1.    Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;

 

2.    Berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;

 

3.    Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);

 

4.    Hadir dan aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau          aktif  membimbing  sebagai  guru  bimbingan  konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi;

5.    Memenuhi beban kerja sebagai Guru PNSD; dan

 

6.    Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

 

 

 

C.    Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan

 

Proses penyaluran Tambahan Penghasilan seperti dalam gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.    Satuan  pendidikan  mengusulkan  data  Guru  PNSD  yang  akan menerima dana Tambahan Penghasilan ke dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

2.    Dinas   pendidikan   sesuai   dengan   kewenangannya   melakukan verifikasi  data  Guru PNSD  yang  akan  menerima dana  Tambahan Penghasilan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.

 

 

 

 

3.    Surat Keputusan Dana Tambahan Penghasilan (SKDTP) Guru PNSD yang memenuhi persyaratan ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.    Pemerintah   Daerah   sesuai   kewenangannya   menyalurkan   Dana Tambahan Penghasilan ke Guru PNSD penerima pertriwulan. Pemerintah                     Daerah  wajib  membayarkan  Tambahan  Penghasilan setiap triwulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tambahan Penghasilan di rekening kas umum daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.    Kepala   daerah   membuat   dan   menyampaikan   laporan   realisasi

pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membuat laporan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

 

 

 

 

Gambar 1. Proses penyaluran Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD

 

 

 

 

D.   Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan

 

Pembayaran  Tambahan  Penghasilan  dihentikan  apabila  Guru  PNSD

 

penerima Tambahan Penghasilan:

 

1.    meninggal  dunia,  maka  pembayarannya  dihentikan  pada  bulan berikutnya;

2.    berusia  60  tahun,  maka  pembayarannya  dihentikan  pada  bulan berikutnya;

3.    pensiun   dini,   maka   pembayarannya   dihentikan   pada   bulan berikutnya;

4.    tidak  bertugas  lagi  sebagai  Guru  PNSD,  maka  pembayarannya

 

dihentikan pada bulan berkenaan;

 

5.    sedang  mengikuti  tugas  belajar,  maka  pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan;

6.    mengundurkan  diri  sebagai  PNSD  atas  permintaan  sendiri,  maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan;

7.    memiliki  jabatan  rangkap,  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;

8.    mutasi  menjadi  pejabat  struktural  atau  fungsional  lainnya,  maka

 

pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;

 

9.    telah mendapat Tunjangan Profesi, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan; dan/atau

10.  dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum               tetap,   maka   pembayarannya   dihentikan   pada   bulan berkenaan.

Kepala sekolah wajib melaporkan kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10 sebelum jatuh tempo pembayaran Tambahan Penghasilan.

 

 

E.    Cuti Guru PNSD

 

Guru  PNSD  yang  sedang  cuti  berhak  untuk  mendapatkan  Tambahan

 

Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

1.    Cuti Tahunan:

 

PNS yang menduduki jabatan Guru PNSD yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan yaitu maksimal 12 (dua

 

 

 

 

belas) hari kerja pada libur akademik dalam 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

2.    Cuti Haji:

 

Guru PNSD yang melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan cuti haji apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

3.    Cuti sakit:

 

Guru PNSD yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Guru PNSD yang menyalahgunakan cuti sakit dan/atau pejabat pembina kepegawaian yang menyalahgunakan pemberian cuti sakit akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

4.    Cuti Ibadah Keagamaan:

 

Guru PNSD dapat melaksanakan ibadah keagamaan (misal umrah) pada saat cuti tahunan. Apabila tidak memungkinkan melaksanakan ibadah keagamaan pada saat cuti tahunan, Guru PNSD dapat mengajukan cuti ibadah keagamaan paling banyak 12 (dua belas) hari dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan melaksanakan ibadah keagamaan untuk pertama kalinya dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian.   Pejabat pembina kepegawaian wajib memperhatikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dalam memberikan cuti ibadah keagamaan.

5.    Cuti Melahirkan

 

a.     Guru PNSD dapat mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNSD, dari pejabat pembina kepegawaian.

b.     Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1)

 

adalah 3 (tiga) bulan.

 

 

 

 

6.    Cuti Alasan Penting

 

Guru PNSD dapat menggunakan cuti alasan penting paling lama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

 

 

F.    Ketentuan Lain-lain

 

1.    Apabila   terjadi   perubahan   tempat   tugas   antarkabupaten/kota, antarprovinsi,    dan    antarkementerian,    baik   atas   kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka Dana Tambahan Penghasilan  bagi  Guru  PNSD  disalurkan  oleh  Pemerintah Daerah induk  sesuai  usulan  awal  dan  statusnya  akan  disesuaikan  pada tahun berikutnya.

2.    Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK)

 

a.     Kementerian   menyediakan   aplikasi   Hadir   GTK   yang   dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data kehadiran Guru PNSD.

b.     Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang sebagai bagian dari penilaian kinerja Guru.

c.     Pencatatan kehadiran Guru PNSD dapat dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.

d.     Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id.

e.     Dinas    pendidikan    sesuai    dengan    kewenangannya    dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.

 

 

 

 

G.   Ketentuan Perpajakan

 

Tambahan Penghasilan Guru PNSD dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

ttd. MUHADJIR EFFENDY

 

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

 

 

ttd.

 

 

 

Dian Wahyuni

 

NIP 196210221988032001